Saturday, 09 July 2011 09:31

JOGJA - Sikap GBPH Prabukusumo dan tim sukses pasangan calon (paslon) Haryadi Suyuti-Imam Priyono (Hati) yang meragukan komitmen mengawal keistimewaan paslon lain dalam pemilihan wali kota (pilwali) Kota Jogja 2011 kembali mengundang reaksi.  Tim sukses dua paslon lain yakni Ahmad Hanafi Rais-Tri Harjun Ismaji (FiTri) dan Zuhrif Hudaya-Aulia Reza Bastian mempertanyakan dasar Gusti Prabu meragukan komitmen mereka.
”Kami malah tidak paham dengan jalan (pikiran) mereka. Jangan-jangan, maksud mempertanyakan komitmen mendukung penetapan, malah untuk menggoyahkan dukungan penetapan saat pembahasan di DPR RI?” Tanya Ketua Tim Sukses FiTri Heru Purwadi kemarin (8/7).
Jika hal tersebut benar, Heru menduga, salah satu partai besar di DIJ bakal memanfaatkan kegoyahan tersebut. Artinya, apabila pembahasan di Komisi II DPR RI memutuskan pemilihan pada posisi pengisian gubernur dan wagub di DIJ maka bakal menguntungkan salah satu partai.
”Ini yang kami khawatirkan. Mereka mencoba menggoyang dukungan bulat masyarakat DIJ dalam mendukung keistimewaan hanya dengan penetapan. Dengan seakan-akan hanya mereka sendiri yang memperjuangkan penetapan,” tandasnya.
Atas klaim sepihak yang menegaskan mereka hanya berjuang sendiri memperjuangkan keistimewaan, Heru menganalisa, hal itu bakal mengancam dukungan partai politik (parpol) lain di Komisi II DPR RI. Ini yang kemudian dapat dimanfaatkan pihak yang mengklaim sebagai pejuang penetapan.
”Saya malah khawatir isu ini hanya untuk menggoyang dukungan di DPR RI yang kemudian menguntungkan mereka jika terjadi pemilihan gubernur dan wagub,” tuturnya.
Heru menjelaskan, saat ini dukung-mendukung penetapan dalam semangat keistimewaan DIJ sudah berakhir. Sekarang yang dibutuhkan untuk mempertahankan penetapan adalah berjuang bersama-sama di DPR RI.
”Selama ini, tidak pernah dalam berjuang mempertahankan penetapan dengan menyusun strategi bersama. Yang ada masing-masing berjuang dengan sendiri-sendiri,” kritiknya.
Sikap mempertanyakan digunakannya isu penetapan pada Pilwali 2011 juga diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Zuhrif-Aulia, Ardiyanto. Dia melihat hal tersebut malah merendahkan posisi Keraton Jogja karena terseret dalam kepentingan sesaat pada pilwali. ”Penetapan merupakan bentuk komitmen masyarakat DIJ untuk menjaga dan menghormati eksistensi keraton. Jadi, sangat kerdil lah kiranya kalau penetapan menjadi komoditas politik dalam pemilukada 2011,” sesalnya.
Ardi menambahkan sikap partainya dalam memperjuangkan penetapan dalam bingkai keistimewaan DIJ sudah sangat jelas. DPP PKS dan elite partai yang duduk di Komisi II DPR RI juga semangat yang sama.
”Kami juga bingung. Rasa penghormatan masyarakat terhadap eksistensi keraton dibalas dengan mengkerdilkan posisinya,” terangnya.
Secara eksplisit, dukungan penetapan tersebut juga sudah jelas dalam Rapat Paripurna Dukungan Keistimewaan DIJ dan Penetapan saat Pandangan Umum Fraksi PKS di seluruh DPRD kabupaten, kota, dan provinsi di DIJ.
Sebelumnya, Gusti Prabu menyatakan hanya paslon Hati yang mendukung dengan setulus hati penetapan. Dia meminta bukti dua paslon lain dalam mendukung keistimewaan DIJ. Bukti tersebut berupa sikap dari masing-masing DPP partai pengusung FiTri dan Zuhrif-Aulia di DPR RI.
Dihubungi terpisah, Ketua DPC PDIP Kota Jogja Sujanarko mengakui isu penetapan keistimewaan DIJ memang sengaja diembuskan untuk memenangkan pilwali. Isu tersebut merupakan instruksi dari DPP dalam setiap even politik di DIJ.
”Kalau ditanya semua paslon dan parpol mendukung keistimewaan, jelas iya. Namun apabila ditanya mendukung keistimewaan dengan penetapan, apakah semua paslon dan parpol juga demikian? Terutama Demokrat dan PAN,” tanya Koko, panggilan akrabnya.
Koko menjelaskan wujud bukti sikap PDIP yang propenetapan adalah selalu mengkritisi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK). ”Adanya wacana gubernur utama ini sudah melanggar ijab kabul yang disepakati sebelumnya,” jelasnya. (eri)